Jawaban Bupati atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. M. Sudiono Fauzan, S.Ag., MM.  membuka Rapat Paripurna Ketiga dengan agenda Jawaban Bupati atas Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu, 10 Mei 2023.

Bupati Pasuruan menyatakan bahwa implikasi perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap masyarakat dan pemerintah daerah sendiri, dalam sektor pajak daerah, terdapat perubahan pada jenis pajak daerah. Sebelumnya ada jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir dirubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Perubahan ini diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) yang harus dipenuhi oleh para Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kemudahan layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Selain itu, terdapat penurunan tarif di beberapa jenis pajak, seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Dan terdapat tambahan jenis pajak baru yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB, yang berlaku mulai tahun 2025 (sebelumnya PKB dan BBNKB merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Pada sektor retribusi daerah, pembaruan kebijakan (sesuai dengan UU HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan dari retribusi daerah, karena ada perubahan tarif yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Namun demikian, dalam penyesuaian tarif retribusi tersebut, tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai Wajib Retribusi.

“Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan kemudahan berusaha. Di samping itu, melalui Perda ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” Tambah Bupati Pasuruan.