Rapat Paripurna Kedua Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021

Rapat Paripurna Kedua dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan setelah Penyampaian Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (13 Juni 2022 pukul 12:00 WIB).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H.M. Sudiono Fauzan, S.Ag., MM. mengatakan, pemandangan umum fraksi – fraksi disampaikan masing-masing fraksi untuk menanggapi penjelasan Bupati mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pandangan Umum Fraksi Golkar

Bagi Fraksi Golkar;

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus berkontribusi untuk menyumbang PAD untuk menanggulangi wabah Penyakit Mulut & Kuku (PMK) peternak sapi perah & potong di beberapa wilayah  yang kehilangan mata pencahariannya.
2. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk:

1. memaksimalkan dana tak terduga untuk operasional satgas pengadaan obat-obatan dan disinfektan.
2. Dengan terbatasnya medis keswan, maka sebaiknya satgas segera dibentuk, membentuk relawan dengan latar belakang keswan dan peternakan atau sesegera mungkin menyelenggarakan kilat khusus untuk relawan.
3. Memberikan bantuan dana atas kerugian yang dialami oleh peternak yang sapinya terkena wabah PMK

Pandangan Umum Fraksi PKS, Demokrat, Hanura

Bagi Fraksi PKS, Demokrat, Hanura:

Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus menindaklanjuti upah buruh dibawah standar minimum perusahaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pandangan Umum Fraksi Nasdem

Bagi Fraksi Nasdem;

1. Dibutuhkan keakuratan perhitungan kebutuhan pupuk, dan kecermatan pelaksanaan pendistribusian pupuk berdasarkan schedule yang tepat dari awal musim tanam sampai akhir masa tanam karena berkaitan dengan jaminan ketersediaan kebutuhan pupuk untuk masyarakat petani yang berpengaruh terhaadap hasil pertanian
2. Perlu akselerasi dan peningkatan pembangunan untuk menekan kos produksi bidang pertanian.

Selanjutnya, “Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda Kabupaten Pasuruan Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 akan disampaikan setelah Rapat ParIpurna kedua,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H.M. Sudiono Fauzan, S.Ag., MM.