PUBLIKASI

Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) oleh H. Sugiyarto, ST., dan laporan Panitia Khusus (Pansus) oleh Sugiarto, S.AP., Rabu, (11/11/2026). 

Dalam laporannya, Bapemperda menyampaikan bahwa perubahan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup 13 poin, termasuk penyesuaian tarif agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Bapemperda juga menyimpulkan bahwa Raperda tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak disetujui bersama. Sementara itu, Pansus menyampaikan hasil pembahasan Raperda Penyertaan Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan kedua Raperda ditandai dengan penandatanganan dokumen bersama oleh Bupati Pasuruan dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo, menyampaikan bahwa perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah mencakup penataan tarif PBB-P2 secara berjenjang serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan dan peternakan. Penyesuaian tarif retribusi juga dilakukan pada sejumlah sektor pelayanan, termasuk kebersihan, pemanfaatan aset daerah, tempat rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, penambahan penyertaan modal pemerintah daerah ditujukan kepada empat BUMD strategis, yakni PT BPR Jatim, PT BPR Mina Mandiri (Perseroda), Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta, dan PT Pasuruan Lestari Jaya (Perseroda). Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, kedua Raperda akan ditindaklanjuti sesuai tahapan peraturan perundang-undangan hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.