Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., pada Senin (29/6/2026) di Ruang Rapat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan dan rekomendasi dari masing-masing komisi DPRD. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Komisi I Muhammad Ghozali, S.Si., Komisi II Agus Setya Wardana, Komisi III Nurul, dan Komisi IV Moh. Atho'illah Mawardi.
Setelah mendengarkan laporan dari seluruh komisi, rapat paripurna menyepakati secara bersama-sama untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., kemudian membacakan Surat Keputusan DPRD yang menetapkan persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
Sebagai tindak lanjut atas persetujuan tersebut, dilakukan penandatanganan keputusan bersama oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati Pasuruan sebagai bentuk kesepakatan bersama terhadap Raperda yang telah disetujui.
Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari upaya mewujudkan good governance dan clean government. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komentar (0)