Rapat Paripurna Kedua dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan setelah Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (19/06/2023).

Pemandangan umum fraksi – fraksi disampaikan masing-masing fraksi mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Bagi Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicara Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I.;

1. Tugas dan pembinaan evaluasi harus dilakukan secara merata, terutama dana yang diterima oleh desa, tugas ini menjadi tanggungjawab dinas terkait terutama inspektorat dan DPMD dan juga pihak kecamatan yang punya tugas merekomendasikan pencairan anggaran yang sering menemui kendala.
2. Bagi Satpol PP harus ditingkatkan pengawasannya dan berani bertindak tegas apabila terjadi pelanggaran adanya beberapa pasal Daerah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan disalahgunakan tidak sesuai dengan jenis usaha seperti tempat karaoke, dll sebagaimana yang menyimpang dari peruntukannya sebagaimana satpol PP bertindak.

Bagi Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh juru bicara M. Hatta Rifky, SE.;

Problematika infrastruktur yang masih banyak kerusakan, dan angka kemiskanan yang masih tinggi.

Selanjutnya, “Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 akan disampaikan setelah Rapat Paripurna kedua,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H.M. Sudiono Fauzan, S.Ag., MM.